Seminar Nasional Penelitian Ilmu Hukum

About The Event

Gelombang penolakan UU Cipta Kerja menggelora pasca pengesahan tersebut, terhitung elemen buruh, mahasiswa dan kelompok sipil lainnya kompak menolak UU Ciptaker. Puncaknya beberapa perseorangan Warga Negara Indonesia mendaftarkan Uji Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang teregister di bawah nomor perkara 91/PUU-XVIII/2020. Majelis Hakim MK RI dalam putusannya pada pokoknya menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. Selain itu Majelis Hakim juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Dan Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Uniknya (atau ajaibnya) Pemerintah kemudian merespon Putusan MK tersebut dengan menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan alasan situasi ekonomi pasca covid yang membutuhkan akselerasi dan percepatan, dimana terhitung belum sampai 2 (dua) tahun sejak putusan perkara 91/PUU-XVIII/2020. Lagi-lagi langkah ini menuai protes yang meluas dan massif dari elemen masyarakat. Lebih aneh lagi DPR kemudian menetapkan dan mengesahkan Perpu tersebut melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Dengan kata lain DPR mengafirmasi hal ihwal kegentingan memaksa yang diklaim oleh Pemerintah dengan menerbitkan Perpu, sekaligus juga mengafirmasi ketidakpatuhan konstitusional atas Putusan MK tentang UU Cipta Kerja sebelumnya.

Residu konflik kepentingan dalam penyusunan UU Cipta Kerja pasti akan menimbulkan ekses bagi masyarakat, terutama bagi pembangunan hukum di masa depan, apalagi tahun 2024 adalah tahun politik yang ditandai dengan Pileg dan Pilpres. Sikap Pemerintah dan DPR yang bersepakat untuk menggunakan metode omnibus dalam pembenahan visi hukum juga akan menjadi salah satu acuan bagi legislator dan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membuat peraturan lainnya. Di tengah situasi geo politik Indonesia dalam skala regional dan internasonal, maka UU Cipta Kerja bukan hanya sekedar UU, namun juga arah politik hukum kita di masa yang akan datang.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, akan menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional Call Paper Tahun 2023 yang bertema “Arah Pembangunan Hukum Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja” dan bertujuan untuk menciptakan mahasiswa FH UM Jember yang akademis, berkarakter dan unggul.

Publikasi

Publikasi bagi pemakalah Seminar Nasional ini yaitu ke Prosiding Series ber ISSN (National Multidisciplinary Sciences) Terindex Google Scholar dan Garuda Ber DOI dan 2 artikel terpilih akan dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 (Jurnal Penelitian IPTEKS) Serta 4 Artikel Terpilih Akan diterbitkan di Jurnal Nasional terindex Google Scholar, Garuda dan Ber DOI (Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum)

Focus and Scope

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang 2. Prinsip Perlindungan HAM dalam UU Cipta Kerja 3. Dinamika Izin Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja 4. Perlindungan Investor Vs Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja 5. Otonomi Daerah Dalam Kerangka UU Cipta Kerja

Announcements