Seminar Nasional Penelitian Ilmu Hukum 2025

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi momentum krusial untuk mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif (RJ) sebagai paradigma baru yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, korban, dan pelaku. Namun, implementasi RJ dalam praktik hukum Indonesia masih dihadapkan pada dilema multidimensi:

Pertama, ketidakjelasan Normatif dan Multi-Tafsir RJ.Definisi RJ yang ambigu dalam RKUHAP berpotensi dimanipulasi sebagai alat impunitas bagi pelaku, terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Contoh: Tekanan pada korban untuk menerima RJ tanpa jaminan rehabilitasi pelaku (Pasal 5 UU Perlindungan Anak) berisiko mengorbankan hak korban atas keadilan.

Kedua, konflik antara RJ dan Perlindungan HAM. Konflik antara Restorative Justice (RJ) dan perlindungan HAM muncul ketika penerapan RJ tidak berpusat pada korban misalnya korban dipaksa berdamai karena ketergantungan ekonomi pada pelaku, sehingga melanggar prinsip non-revictimization, sementara di sisi lain, dominasi sistem retributif yang mengabaikan aspek pemulihan bagi pelaku, seperti pemberian hukuman fisik atau penahanan tanpa rehabilitasi, juga bertentangan dengan Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menjamin hak pelaku untuk direhabilitasi.

Ketiga, ketimpangan Sistemik dan Struktural. Ketimpangan sistemik dan struktural dalam penerapan Restorative Justice (RJ) tampak jelas ketika kelompok minoritas dan marginal lebih rentan menerima hukuman berat akibat diskriminasi dalam penegakan hukum, sementara pelaku dari kalangan elite dengan mudah mengakses RJ melalui privilese sosial dan ekonomi; situasi ini diperparah oleh minimnya infrastruktur pendukung seperti rumah aman, layanan konseling trauma, dan pendampingan hukum yang memadai, sehingga RJ sering kali hanya menjadi formalitas administratif tanpa menyentuh akar persoalan dan pemulihan yang menyeluruh.

Keempat, Dampak Sosial Jangka Panjang. Kegagalan penerapan RJ dalam memutus siklus kekerasan, khususnya akibat tidak adanya proses rehabilitasi terhadap pelaku, dapat menimbulkan dampak sosial jangka panjang yang serius. Tanpa upaya pemulihan perilaku dan pemahaman mendalam atas konsekuensi tindakannya, pelaku berisiko tinggi melakukan kekerasan berulang (recidivism), yang pada akhirnya tidak hanya melukai korban secara berkelanjutan, tetapi juga menciptakan rasa takut dan ketidakamanan di lingkungan sosial.